Padang, suaragerakan.com, Tidak ada perbedaan jadwal kampanye antara pilkada dengan satu paslon dengan pilkada dengan lebih dari satu paslon pada pelaksanaan pilkada serentak 2024. Tahapan pilkada dimulai tanggal 25 september hingga 23 November 2024, tepat 60 hari kalender.
Selama pilkada, KPU akan memfasilitasi beberapa metode kampanye bagi paslon, diantaranya debat kandidat, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan media masa cetak dan elektronik berupa iklan di radio serta televisi selama 14 hari menjelang masa tenang.
Sebagaimana kita ketahui, Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon kepala daerah dan dilaksanakan sebagai wujud pendidikan politik masyarakat secara bertanggung jawab, untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada.
Sesuai ketentuan pasal 63 ayat (2) UU Pilkada, kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau paslon kepala daerah dan dapat difasilitasi oleh KPU Daerah. Metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU hanya 4 metode kampanye yang dilaksanakan peserta pemilihan yang sudah ditetapkan oleh KPU.
Tidak ada larangan atas ekspresi masyarakat di daerah pilkada dengan satu paslon, dalam menyuarakan memilih kolom kotak kosong, sama halnya dengan ekspresi masyarakat untuk menyuarakan memilih kolom yang bergambar paslon.
Namun apabila ekspresi mendorong pemilih untuk memilih kolom bergambar paslon atau kolom kotak kosong disertai dengan perbuatan melawan hukum berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan terhadap pemilih tersebut, atau untuk mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dapat dipidana penjara sesuai ketentuan pasal 187A UU pilkada.
Pada saat pemungutan suara nanti, masyarakat Dharmasraya akan mendapatkan surat suara dengan desaign dua kolom, yakni kolom yang berisi gambar pasangan calon dan kolom yang berisi kotak kosong.
Praktek model surat suara tersebut adalah bentuk implementasi pelaksanaan kedaulatan rakyat pada pilkada kotak kosong.
Dalam pertimbangan hukum Putusan MK 100/PUU-XIII/2015, pelaksanaan Pilkada harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, maka dalam pelaksanaa pilkada dengan satu paslon, harus terwujud kontestasi yang demokratis dan pemilih dharmasraya memiliki ruang dan peluang untuk memanifestasikan kedaulatannya baik untuk memilih kolom paslon maupun untuk memilih kolom kotak kosong, kedua bentuk pilihan tersebut konstitusional._os