SuaraGerakan – Pemerintah Republik Indonesia, sedang melaksanakan Program Percepatan Penurunan Stunting dan menempatkannya sebagai salah satu target yang harus dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak tahun 2009 dan pada RPJMN 2020 –2024.
Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi hingga 14 % pada tahun 2024. untuk itu, Pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai payung hukum dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Baca Juga :
-
Bahas Daftar Pemilih Berkelanjutan, KPU Padang Pariaman Libatkan Banyak Pihak
-
Opini | KENISCAYAAN RE-ALOKASI KURSI DPRD
Sebagaimana dirilis suaragerakan.com dari laman stunting.go.id pada kamis 7 April 2022, Untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting tersebut, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden membutuhkan Tenaga Ahli sebagai berikut :
| Posisi | Kebutuhan |
|---|---|
| Dukungan dan Penempatan di Sekretariat Wakil Presiden | |
| 1. Senior Advisor | 1 Orang |
| 2. Spesialis Kesehatan Masyarakat | 1 Orang |
| 3. Team Leader Penguatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan | 1 Orang |
| 4. Evaluation Specialist | 1 Orang |
| 5. Financial Management Specialist | 1 Orang |
| 6. Team Leader Monitoring, Evaluasi, Riset dan Inovasi | 1 Orang |
| 7. Knowledge Production Officer | 1 Orang |
| 8. Reporting and Documentation Officer | 1 Orang |
| 9. Complain Handling | 1 Orang |
| 10. Gender and Social Inclusion Specialist | 1 Orang |
| Dukungan dan Penempatan pada BKKBN | |
| 1. Tenaga Ahli Gizi | 1 Orang |
| 2. Tenaga Ahli Manajemen Integrasi Data Stunting | 1 Orang |
| 3. Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan | 1 Orang |
| 4. Tenaga Ahli Analisa Sosial Budaya | 1 Orang |
| 5. Tenaga Ahli Bidang Advokasi dan Koordinasi Pergerakan Lapangan | 1 Orang |
| 6. Tenaga Ahli Pakar Bidang IT | 1 Orang |
| 7. Tenaga Ahli Media Digital | 1 Orang |
| 8. Tenaga Ahli Komunikasi Perubahan Perilaku | 1 Orang |
