suaragerakan.com, Malang, Sarjana Administrasi Publik Universitas Islam Malang (Unisma) soroti wacana pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga negara Indonesia yang bermain judi online (judol). Ia menilai, kebijakan tersebut tidak ada kaitannya dengan upaya pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter.
Sarjana Administrasi Publik (Unisma), Ahmad Fauzi menyampaikan, pemerintah selalu terlambat melihat keadaan masyarakat. Ia mempertanyakan kemana pemerintah saat judi online sangat marak, bahkan situs-situs dapat berseliweran tanpa kendala.
“Pemerintah ini agak lain emang, entah sedang pengalihan isu atau bagaimana, hanya saja wacana bansos pada pemain judi online ini diluar nalar. Apa bangsa ini memang mendidik warganya dengan pola dan metode demikian, jangan-jangan pemerintah juga mendapat bagian dari judi online,” tegas Fauzi kepada awak media, Jum’at (14/6/2024).
Lebih lanjut, Fauzi menilai, menurutnya ada satu kebiasaan baru di Indonesia terkait dengan langkah pengambilan kebijakan, Viral. Pemerintah selalu datang setelah kejadian seolah menjadi pahlawan.
“Andai kemarin tidak ada kasus istri polisi (Polwan) membakar suami (yang juga polisi) karena judi online, mungkin pemerintah terus abai. Ayolah pemerintah ini tidak hanya hadir saat viral, tapi masuk pada tahap-tahap kebijakan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Adakan edukasi, sosialisasi penanaman karakter sejak dini hingga sediakan lapangan pekerjaan,” jelas Fauzi yang juga demisioner Ketua Komisariat PMII Unisma 2023.
Sebagai informasi, wacana ini muncul dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy karena dinilai dapat memiskinkan masyarakat. Sehingga diwacanakan mendapatkan Bansos.
“Ya termasuk banyak (korban judi online) yang menjadi miskin, itu menjadi tanggung jawab dari Kemenko PMK,” kata Menko Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/6/2024), dilansir dari Antara.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan, pertahanan paling penting terkait judol adalah dari masyarakat itu sendiri. Sehingga Presiden meminta masyarakat untuk tidak berjudi. (**)